Dinas perikanan melalui bidang perikanan budidaya melakukan loka karya pemetaan potensi air tawar bertempat di Aula Dinas Perikanan, selasa (12/11/19).
Dalam hal ini Dinas Perikanan bekerjasama dengan pihak ketiga yakni PT Media Karsa Pratama yang akan melakukan kajian pemetaan. Acara berlangsung selama sehari tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Roni Januardi, S.Sos.,M.Si. Kegiatan tersebut dihadiri oleh stakeholder seperti Bapedda Kapuas Hulu, Dinas Pemerintahan Desa, para Kepala Bidang dan Kasi serta Kasubag di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
Berdasarkan laporan pendahuluan oleh tim Tenaga Ahli PT Media Karsa Pratama bahwa potensi Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas 29.842 Km2 terdiri dari daerah teresterial dalam lahan tegenang berupa perairan umum (390.000 ha), sawah (35.997 ha) dan daerah genangan lainnya. Terdapat 11 Kecamatan berpotensi untuk pengembangan budidaya keramba dan 5 Kecamatan berpotensi untuk kolam dan Minapadi. Namun sampai saat ini belum dilakukan pemetaan potensi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dengan mengunakan salah satu metode yakni Focus Group Discussion (FGD) pada hari ini, diharapkan ada pick back dari stakeholder yang hadir. Seperti dari pihak BAPEDDA sebagai induk perencanaan Daerah mejadi hal yang penting supaya ada sinkronisasi perencanaan daerah yang akan direncanakan pada hari ini. Sehingga diharapkan akan tergambar data potensi dan permasalahan budidaya air tawar di Kabupaten Kapuas Hulu.
Hasil dari kegiatan FGD nantinya akan dilanjutkan dengan survey lapangan untuk melihat langsung kondisi sebenarnya di Kecamatan sampel.
Selain melakukan kajian kondisi tofografi, fisik dan lahan, juga dilakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang ada di lokasi dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga kerjasama dengan Dinas Pemerintahan Desa menjadi pendukung dalam memberikan data dan informasi kondisi secara umum di lapangan. Akhir dari loka karya ini nantinya akan dilakukan seminar akhir hasil pemetaan potensi pengembangan kawasan budidaya.
