Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH bersama jajaran Forkompinda Kapuas Hulu menggelar pertemuan dengan pihak manajemen dari beberapa perusahaan sawit di Bumi Uncak Kapuas. Pertemuan itu diadakan di Aula Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (12/9) pagi.
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, menegaskan bahwa pada pertemuan itu dirinya dan Forkopimda setempat ingin mendengar konfirmasi pihak perusahaan yang lokasi ijin usahanya ada indikasi terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kejadian karhutla tersebut dari periode 8 Agustus hingga 5 September 2019. “Hotspot (titik api) ada terpantau dilahan korporasi (perusahaan sawit). Berkaitan dengan itu, kami ingin tahu dan dengar langsung konfirmasi dari perusahaan terkait maka diadakan pertemuan ini,” tegas Bupati.
Adapun lokasi perusahaan yang terpantau satelit Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terdapat titik hotspot di tanggal 5 September, diantaranya adalah PT. Anugrah Makmur Sejati, PT. Buana Tunas Sejahtera, PT. Persada Graha Mandiri, PT. Kapuasindo Palm Industri, PT. Sawit Kapuas Kencana, PT. Citra Nusa Indomakmur, PT. Kartika Prima Cipta, PT. Centra Karya Manunggal, PT. Sinar Andalas Utama. “Selain mendengar penjelasan disini, nanti akan ada tim kami yang kroscek langsung ke lapangan,” ujar Bupati.
Bupati juga mengatakan bahwa angka hotspot di Kapuas Hulu tinggi pada tanggal 5 September, ada 453 titik api terpantau satelit BMKG. Keadaan inipun menjadi atensi Kapolda Kalbar yang kemudian melakukan vicon (video conference) ke Forkopimda Kapuas Hulu. “Mendapati tingginya angka hotspot Pemda Kapuas Hulu langsung mengambil langkah kroscek dilapangan, ternyata hanya ada 177 titik Karhutla yang kemudian dilakukan pemadaman,” papar Bupati.
Kapolda juga mengantensi agar diberikan penindakan tegas terhadap karhutla dan bisa saja pada pencabutan izin. Sebab itu, kata Bupati, sebelumnya harus ada pemeriksaan dilapangan secara langsung. “Kita tahu setiap tahun saat musim panas kami selaku pimpinan daerah sering diundang Presiden, terkait pembahasan hotspot. Ini dikarenakan Karhutla jadi masalah setiap tahun, impek asapnya ke negara tetangga. Negara yang santar protes saat ini adalah Malaysia dan Singapur,” timpal Bupati.
Sementara itu, beberapa majemen perusahaan sawit menyatakan bahwa hotspot yang muncul bukanlah karhutla yang dilakukan pihak perusahaan. Melainkan warga yang membuka ladang. “Setelah kami cek lapangan itu merupakan lokasi warga yang buka ladang dengan cara bakar. Lokasi itu adalah lahan milik warga, namun masuk dalam ijin usaha perusahaan kami,” terang Elikson, pihak manajemen PT. Anugrah Makmur Sejati. Hal yang disampaikan Elikson hampir sama dengan yang diutarakan beberapa manajemen perusahan sawit lainnya, yang lokasi ijin usahanya terpantau ada hotspot oleh satelit BMKG. (yohanes)
