Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali menerima penghargaan terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan penghargaan kepada Pemkab Kapuas Hulu sebagai kabupaten ‘Cukup Peduli HAM tahun 2019-2020’. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero mewakili pemerintah kabupaten Kapuas hulu menerima penghargaan sebagai kabupaten cukup peduli hak asasi manusia pada tahun 2019-2020.
Wabup Kapuas Hulu, Anton Pamero menerima penghargaan tersebut dari Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji di Balai Petitih kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (14/12/2020).
Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero menuturkan dalam penerimaan penghargaan tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendapat predikat “CUKUP peduli HAM” pada tahun 2019-2020. Menurutnya penilaian atas HAM dilakukan secara berkala. “Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilakukan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Kabupaten/Kota yang dinilai telah menegakkan HAM. Penilaiannya dari banyak aspek, melalui program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang sifatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Penilaian juga mencakup tujuh kriteria macam hak, yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan,” tuntasnya.
Kegiatan penyerahan penghargaan dari Gubernur Kalbar kepada Wabup Kapuas Hulu diawali dengan peringatan HAM secara vidcon. Kegiatan itu diikuti oleh Menteri Koordinator, beberapa Menteri dan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia. Dalam vidcon, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Menyampaikan bahwa negara indonesia berusaha sebaik makin dalam menegakkan HAM dan menyelesaikan persoalan HAM dimasa lalu. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM selalu melakukan yang terbaik demi terwujudnya HAM di seluruh dunia dan Indonesia.
“Demokrasi dan HAM merupakan hal yang sejalan, demokrasi merupakan perwujudan dari penyelenggaraan HAM,” singkatnya. (Yohanes)
