Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu, menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, senin, (30/11/2020).
Rapat Paripurna ini di pimpin oleh Ketua DPRD Kuswandi di dampingi Wakil Ketua DPRD, Razali, S.Pd dan Hairudin, S.Pd dan para Anggota Dewan, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L.Ain Pamero, S.H, Sekretaris Daerah, Drs.H.Mohd Zaini, M.M, Asisten I Jantau, S.Sos.,M.M, Asisten II Drs.Bahtiar, S.P.,M.Si serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dan Kabag di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Pada rapat paripurna tersebut ada 8 Fraksi yang menyampaikan pendapat akhir fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dibacakan oleh Yanto, S.P, Fraksi Partai Golongan Karya dibacakan oleh Piramli, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dibacakan oleh M.Zaini, S.Pd.I, Fraksi Partai Demokrat, dibacakan oleh Aweng, S.Kom., M.M.
Fraksi Partai Persatuan Bangsa dibacakan oleh Stefanus, S.Sos, Fraksi Partai Gerindra dibacakan oleh Baraun, A.Md, Fraksi Partai Nasional Demokrat dibacakan oleh Chairani, B.Sc, dan Fraksi Partai Amanat Nasional dibacakan oleh Sinardi, Semua fraksi setuju dan menerima RAPBD Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) Tahun Anggaran 2020.
Pendapat Akhir Fraksi pertama disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Piramli, yang menyatakan bahwa Fraksi Golkar mendukung upaya pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat melalui program pembangunan yang termuat dalam RPJMD tahun 2016-2021.
“Kemudian untuk meningkatkan PAD, kami mendorong Pemda memaksimalkan penggunaan aset-aset daerah,” saran Piramli.
Hal senada disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Yanto, SP yang juga menyetujui RAPBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.
“Berkaitan dengan bidang kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan.,tiga unsur primer ini sangat penting dan harus menjadi prioritas serta berkesinambungan karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” kata Yanto.
Yanto juga menilai, data sumber PAD selama ini belum begitu optimal, seperti yang bersumber dari PBB perkantoran dan Pedesaan, sarang burung walet, data wajib pajak parkir kendaraan sangat minim.
“Maka Pemda harus lebih proaktif untuk mendata sumber daya yang ada. Untuk itu kami berharap pelaksanaan pembangunan kedepan dilaksanakan lebih maksimal, sehingga menjadikan Kapuas Hulu mandiri,” harapnya.
