Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu turut mengikuti video conferance (vicon) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat 2021. Unsur Pemda Kapuas Hulu yang mengikuti vicon diantaranya Bupati, AM Nasir, Wabup, Antonius L Ain Pamero, Sekda, H Mohd Zaini, Kepala Bappeda, A Mohammad Nasir, Wakil Ketua DPRD, Hairudin. Bahkan vicon yang diadakan di ruang rapat Bupati Kapuas Hulu, Senin (20/4/2020) tersebut dihadiri Anggota DPD RI, Erlinawati.
Dalam pembukaan musrebang Gubernur Kalbar, Sutarmidji memberikan arahan kepada Bupati dan Walikota se Kalbar untuk memperhatikan beberapa hal, salah satunya tentang warga miskin. “Dari kondisi sekarang ini Bupati dan Walikota se Kalbar bersama RT dan Desa harus punya data valid terkait masyarakat miskin, ini penting karena mereka mesti dibantu oleh Pemerintah, ” tegas Gubernur dalam vicon.
Gubernur juga mengarahkan dalam pendataan warga miskin, Pemda hendaknya libatkan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. Sebab kedua unsur tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Manfaatkan bhabinsa dan babinkamtibmas yang bisa melihat kondisi real, biar mudah nangani bantuan dan tepat sasaran. Akan lebih bagus lagi kalau dari desa bisa bantu pendataannya,” pungkas Gubernur.
Menurut Gubernur, dampak dari keadaan sekarang ini (pandemi corona virus disease 2019), banyak warga kehilangan mata pencaharian. Utamanya warga kurang mampu.
“Masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian. Sebab itu saya tekankan orang miskin harus jadi perhatian,”ujarnya.
Disisi lain, pada vicon tersebut Gubernur juga mengharapkan agar Bupati dan DPRD dapat menerapkan penambahan waktu pekerjaan. Dalam artian mengejar pembangunan tetap maksimal dengan pola multiers.
“Saya minta juga dengan Kementerian PUPR RI agar daerah disediakan payung hukum agar pembangunan secara multiers, anggaran tidak apa terpangkas dari kondisi sekarang tapi masa pembangunan diperpanjang,” tuntasya.
Vicon Musrenbang RKPD Prov Kalbar 2021 turut dipantau pejabat-pejabat di kementerian Republik Indonesia, DPR RI serta instansi di tingkat Pusat lainnya. Adapun penekanan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri adalah lima fokus utama pembangunan sesuai visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakpres KH Ma’ruf Amin, yaitu pembangunan SDM, Infrastruktur, penyederharnaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. (yohanes)
