Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Raden Patrick Wahyudwisaksono melakukan kunjungan kerja ke Kapuas Hulu, Selasa (11/2/2020). Raden Patrick juga melakukan pertemuan dengan jajaran Pemda Kapuas Hulu serta jajaran Bea dan Cukai Badau. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir dan Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi hadir pada kegiatan itu.
Pada kesempatan itu, bupati Kapuas Hulu, AM Nasir mengatakan bahwa dalam hal percepatan pembangunan, kadangkala Pemda maunya cepat terealisasi namun ada hal lain yang menghambat seperti regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana serta prasarana pendukung.
“Permasalahan lain juga berpengaruh, seperti kondisi geografis,” ungkap Bupati.
Secara geografis di Kapuas Hulu ini, banyak desa yang berada dalam kawasan. Kemudian jauh di pedalaman hutan dan ada di hulu sungai. “Ini berpengaruh dalam upaya mendorong terwujudnya desa mandiri,” ujar Bupati.
Disisi lain, lanjut Bupati, dalam penganggaran nasional dominan memperhatikan jumlah penduduk daripada luas wilayah. Keadaan ini juga berpengaruh dengan pembangunan di Kapuas Hulu. “Karena disini wilayahnya luas namun penduduk sedikit. Selain itu, 56,21 persen dari wilayah Kapuas Hulu masuk kawasan hutan,” tuturnya.
Bupati juga memaparkan pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kapuas Hulu ada 9,6 persen penduduk miskin, ini harus ditekan hingga dibawah target nasional. “Tahun ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sebelumnya 65,03 naik jadi 64,18,” tuntas Bupati.
Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Raden Patrick Wahyudwisaksono mengatakan pihaknya bertugas mengawal penganggaran dari perencanaan sampai transfer ke daerah.
Tahun 2021, penganggaran sudah berbasis kinerja. “Anggaran harus melihat output,” tegasnya.
Patrick juga mengatakan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan pembangunan nasional. Dengan begitu anggaran pusat bisa menopang program daerah. “Terkait permasalahan yang ada di Kapuas Hulu, akan kami sampaikan ke ibu mentri di Jakarta,” ucapnya.
Patrick menjelaskan bahwa Pemerintah masih banyak yang harus dikerjakan dalam membangun negeri ini. Mulai dari peningkatan sumber daya manusia hingga meningkatkan pendapatan negara melalui investasi.
“Sekarang jangan ada regulasi yang dibuat untuk menghambat investasi. Jangan ada pungutan-pungutan, agar investasi bertambah,” tuntas Patrick. (yohanes)
