Kratom saat ini masih menjadi sorotan hangat secara nasional. Lembaga pemerintahan seperti Kemenkopolhukam, BNN dan Kemenkes RI telah menjajaki komoditi kratom mulai dari segi klinis hingga sisi ekonomi kemasyarakatan. Pasalnya kratom kerap dikaitkan dengan Narkotika berdasarkan kajian Badan Narkotika Nasional (BNN), sementara tanaman kratom telah dibudidayakan oleh masyarakat disebagian wilayah Indonesia dan terbanyak berada di Kalimantan Barat khususnya Kapuas Hulu.
Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero mengatakan memang perlu pembuktian terkait kratom. Untuk melihat apakah komoditi tersebut berbahaya untuk kesehatan atau membawa manfaat. “Ini memang perlu ketegasan Pemerintah,” ujarnya, di desa Tekudak, belum lama ini.
Wabup menuturkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu sudah mengusahakan agar kratom bukan hanya dilihat dari sisi kesehatan tetapi faktor lainnya juga. Salah satu diantaranya adalah sisi ekonomi. “Sisi ekonomi inilah yang selama ini terus kami sorot,” tegas Wabup.
Saat ini, lanjutnya, penghasilan karet sangat tidak mendukung lagi untuk kebutuhan masyarakat Kapuas Hulu.Sebab itu masyarakat berharap kepada komoditi keratom untuk bisa dipertahankan. “Namun demikian, ketika ada aturan-aturan untuk bentuk, jenis dan pola pengelolaannya maka masyarakat ikutilah itu. Kalau nanti ada masalah berarti itu tidak ikut aturan,” tegasnya.
Wabup mengaskan aturan yang berlaku tetap harus di ikuti oleh masyarakat, sebagai warga negara Indonesia. Ia pun berharap kratom tetap bisa dikelola masyarakat Bumi Uncak Kapuas. “Kita terus berharap kratom bisa terus dipertahankan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu,” tuntasnya. (yohanes)
