Bawalu Kapuas Hulu mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif melalui sarana kebudayaan yang mengedepankan kearifan lokal, di Aula Bank Kalbar Putussibau, Minggu (13/10). Hal ini merupakan langkah untuk memaksimalkan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kapuas Hulu tahun 2020.
Kegiatan tersebut mendapat apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu. Plh Sekda Kapuas Hulu, H. Bung Tomo, M.M mengatakan bahwa pengawasan melibatkan masyarakat adalah penting. Penerapannya akan membuat Pilkada Kapuas Hulu berjalan aman serta tertib.
“Dengan segala potensi tradisi dan aturan etnis kita berharap Pilkada tetap baik, tidak ada isu sara dan money politik. Kita giring lahirnya pemimpin yang dapat sejahterakan masyarakat, sekaligus jadi tokoh pemersatu semua etnis,” tegas Bung Tomo.
Tomo menilai etnis bisa diangkat untuk menunjang kualitas Pilkada. Sebab, kata Tomo, masing-masing etnis punya hukum adat yang selama ini penerapannya membuat Kapuas Hulu senantiasa harmonis.
“Pengawasan partisifatif mebiatkan kearifan lokal seperti kesukuan itu dapat menangkal isu sara. Pengawasan melibatkan masyarakat adalah kekuatan besar, sejauh ini isu sara dapat terkendalikan di Kapuas Hulu, karena kita saudara dan satu keturunan,” ujarnya.
Anggota Bawaslu Kapuas Hulu, Theodorus L mengatakan pengawasan partisipatif melalui sarana budaya dan mengedepankan kearifan ini merupakan langkah agar masyarakat ikut andil dalam Pilkada. “Kita pilih kearifan lokal untuk mewujudkan Bhineka Tungal Ika dalam pelaksanaan pemilu kedepan. Multi etnis bisa terus menjaga keharmonisan agar Pilkada kedepan aman lancar dan harmonis,” ujarnya.
Theo menegaskan bahwa Bawaslu Kapuas Hulu akan terus bergerak bersama, melibatkan Pemda Kapuas Hulu serta semua pihak termasuk masyarakat. Sosialisasi untuk membangkitkan pengawasan partisifatif di masyarakat hingga ke desa-desa. “Partisipasi masyarakat adat terus didorong agar ikut menyukseskan pemilu di Kapuas Hulu,” tuntas Theo. (yohanes)
