Eksekutif Kapuas Hulu Ajukan Rancangan APBD 2020

Lembaga Eksekutif Kapuas Hulu mengajukan Rancangan APBD 2020 ke lembaga Legislatif setempat. Nota Rancangan APBD 2020 tersebut diserahkan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero SH pada paripurna di ruang sidang gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu (18/9). Rapat itu dipimpin Rajuliansyah Ketua DPRD Kapuas Hulu dan dihadiri lengkap unsur pimpinan dewan dan sekitar 20 anggota DPRD. Hadirpula jajaran instansi vertikal setempat, para kepala OPD dan jajaran BUMD.

Dalam pidatonya, Wabup Antonius L. Ain Pamero menyampaikan bahwa, penyampaian nota keuangan tersebut merupakan implementasi dari visi misi kepala daerah, yang termuat dalam RPJMD tahun 2016 – 2021.

“Memuat semua komponen kebijakan, yang diarahkan kepada program – program daerah, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan aspirasi masyarakat serta melihat capaian tahun – tahun sebelumnya,” kata Wabup.

Pada nota keuangan Rancangan APBD tahun 2020, Wabup menjelaskan bahwa sudah memberikan arah kebijakan yang jelas, oposisi penguatannya diformulasikan guna mengakomodir urusan wajib, sebagaimana tema Kapuas Hulu di tahun 2020 yakni Mandiri.

“Sedikitnya ada 37 prioritas program pembangunan 2020, diantaranya pelayanan publik 11 program, peningkatan status kemandirian desa 7 program, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan SDM 13 program, peningkatan kualitas infrastruktur dasar 6 program,” papar Wabup.

Lebih lanjut Penyusunan APBD tahun anggaran 2020 harus memperhatikan prinsip dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dan kondisi keuangan daerah.

“Dengan prinsip tepat waktu, seuai KUA PPAS, transparan dan masyarakat bisa mendapatkan akses informasi seluasnya tentang APBD,” jelas Wabup.

Dalam penyusunan APBD 2020, perencanaan dan penganggaran tetap menggunakan struktur sesuai Permendagri, penerimaan daerah masih mengacu pada penerimaan tahun sebelumnya, kemudian pengeluaran daerah mengalami peningkatan signifikan terutama untuk anggaran Pilkada, pembangunan gedung kantor dan lainnya.

Menanggapi target pendapatan yang relatif menurun dibanding tahun sebelumnya, Wabup menjelaskan bahwa ini baru nota keuangan, misal dana DAU masih berpedoman dengan tahun lalu, karena Pemda belum mendapatkan sumber yang pasti.

“Biasanya itu disampaikan pada bulan Oktober, sementara pembahasan kita agak lebih cepat. Kalau kita menyampaikan lebih cepat, maka berpedoman pada yang tahun lalu. Mudah – mudahan pendapatan tahun ini jangan berkurang dari tahun lalu, harapan kita meningkat. Maka yang disampaikan inilah pendapatan minimal kalau ada kelebihan bisa ditutupi dengan kelebihan pembiayaan,” tuntas Wabup. (yohanes)