Data statistik di Kapuas Hulu pada masing-masing lembaga Pemerintahan belum terintergrasi dan tersingkronisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal di Kapuas Hulu memiliki data yang berbeda pada objek pendataan yang sama.
Untuk memperbaiki hal ini diadakan sosialisasi Data Statistik Sektoral di Aula Bappeda Kapuas Hulu, Rabu (18/9). Sosialisasi ini merupakan kegiatan gabungan antara Diskomifo dan Statistik, Bappeda, Badan Statistik Kapuas Hulu serta Diskominfo Kalimantan Barat. Kegiatan itu dibuka Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, SH.
Kadis Kominfo dan Statistik Kapuas Hulu, H. Ir. Istiwa, M.Si menuturkan bahwa maksud dan tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk menyegarkan cara berpikir pimpinan OPD dan lembaga terkait. “Data statistik sektoral ini masing-masing OPD dan lembaga yang memerlukannya, data ini seharusnya dapat terhimpun dan terstruktur, sebagaimana Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia,” tegas Istiwa.
Guna mendukung terwujudnya satu data statistik sektoral di Kapuas Hulu, kata Istiwa, perlu beberapa persiapan dari setiap lembaga pemerintahan setempat. Mulai dari dukungan sumber daya manusia sebagai oprator, lalu aplikasi yang terhubung antar OPD, server dukung aplikasi tersebut serta koordinasi yang baik antar instansi. “Kita tidak bisa lakukan sendiri-sendiri untuk mewujudkan satu data statistik sektoral,” ujarnya.
Istiwa menuturkan data statistik harus tepat dan akurat, jika salah maka susah untuk diperbaiki. Apalagi data yang sifatnya online terkoneksi global. “Kita nanti harus manfaatkan aplikasi dalam pemenuhan data dari setiap OPD, ini jangan sampai salah datanya, harus diminimalisir,” ujar Istiwa
Data akan lebih valid apabila terupdate setiap bulan. Data tersebut juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk keperluannya. “Data ini bukan hanya utuk kepentingan Pemerintahan saja, ujung-ujungnya dipakai masyarakat juga, dengan begitu kita sudah mewujudkan layanan publik yang lebih baik,” tuntas Istiwa.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, SH menuturkan bahwa data-data statistik selama ini rawan dimanipulasi, contohnya data penduduk. “Meski ada pembenahan lewat program e-ktp, tapi ada saja hal yang juga kurang,” ujar Bupati.
Selain itu, kata Bupati, data antar OPD dan lembaga vertikal di Kapuas Hulu ada yang tidak singkron. Sebab itu perlu ada kesepahaman dan kesepakatan dalam pendataan statistik tesebut, agar data antar lembaga pemerintahan itu sama dan satu data. “Ini penting untuk saling berkoordinasi, tidak ada ego sektoral lagi. Kita kerjasama satu data dan singkron dari kabupaten hingga desa dan RT,” tegas Bupati.
Selama ini, kata Bupati, data banyak berbeda-beda dan tidak valid. Seperti data penduduk untuk Pemilu, kadang ada yang sudah meninggal masih terdata sebagai pemilih. Oleh karena itu data jangan dianggap enteng, baik itu data penduduk, luas wilayah bahkan data jalan. “Kadang ada kriteria-kriteria dan metode dalam pendataan dan ini yang membuat hasilnya berbeda, walau objeknya sama. Maka saya minta dalam pendataan kedepan kita sepakati kriterianya sama dan OPD juga jangan malas input data,” tuntas Bupati AM Nasir. (yohanes)
