SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Laporan SAKIP terdiri dari dokumen perencanaan, pengukuran pelaporan, evaluasi dan capaian.
Sebanyak 29 Organisasi Perangkat Daerah secara bergantian sesuai dengan jadwal memaparkan materi evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dari tanggal 15 s/d 18 Agustus 2019.
Data-data dari setiap OPD akan dijadikan bahan evaluasi SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu di Pontianak bersamaan dengan pihak Kemenpan RB. Jadi sebelum dinilai oleh pihak Kemenpan RB, tim kabupaten mengadakan persiapan evaluasi untuk SAKIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada OPD, ada 10 OPD disiapkan untuk memaparkan pelaksanaan SAKIP dan 3 OPD memaparkan terkait dengan pelaksanaa Reformasi Birokrasi.
“Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dipercayakan menyampaikan pelaksanaan Reformasi BirokrasiPerangkat Daerah nantinya di Pontianak pada tangal 20-21 Agustus 2019″, kata Hj. Ana Mariana,S.T.,M.M. usai memaparkan materi tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Hadir juga Plt. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu mendampingi Kepala Dinas saat presentasi. “Alhamdulilah nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA Kabupaten Kapuas Hulu meningkat dari yang sebelumnya, bukti dokumentasi kita lengkap, kita sampaikan semua kepada tim evaluasi”, ungkap Esti Indrawati,S.Hut Kepala Sub Bagian Program.
Selain itu, Reformasi Birokrasi ini sangat penting guna meningkatkan kinerja OPD, Pemerintah Daerah mengharapkan OPD yang ada diwilayah Kapuas Hulu, untuk bisa melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Tupoksi masing-masing, berbagai hambatan maupun permasalahan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang, agar terwujud tata kelola sistem pemerintahan yang baik (good goverment).
