Bupati Minta Dinkes Segera Realisasikan Pembangunan RSUD

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tahun 2019 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memprogramkan peningkatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Achmad Diponegoro Putussibau. Akan tetapi, memasuki Agustus ini, pembangunan fisik gedung belum juga terlaksana. Hal itupun menjadi perhatian Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir.

Bupati Nasir mengatakan bahwa pembanguan fisik RSUD Putussibau yang baru, harus dipercepat proses pelaksanaannya oleh Dinas Kesehatan Kapuas Hulu. “Saya minta Dinkes Kapuas Hulu segera cepat melakukan lelang dan pembanguannya. Saya lihat diperencanaan ini lambat,” tegas Bupati, Senin (5/8).

Bupati menuturkan, keterlambatan pembangunan RSUD Putussibau berdampak pada serapan Dana Alokas Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Sebab dana pembangunan RSUD memanfaatkan dana tersebut.

“Kita sudah ditanya Pemerintah Pusat terkait serapan DAK itu, pembangunan RSUD dananya paling besar,” papar Bupati.

Bupati menuturkan DAK Kapuas Hulu sekitar 41 Milyar, namun hingga pencairan triwulan ketiga baru puluhan persen saja terserap. Sebab itu, realisasi RSUD harus didorong cepat dan apa penyebabnya belum terlaksana hingga sekarang harus dijelaskan.

“Penjelasannya apa harus disampaikan oleh Dinkes, nanti dari Sekretariat Daerah juga harus cepat memberitahu ke Pemerintah Pusat, jangan sampai nanti APBD Kapuas Hulu kena sangsi devisit karena serapan anggaran mini,” tuntas Bupati Kapuas Hulu, dua periode ini. (yohanes)

Berita Lainnya

Pelepasan Siswa/Siswi Kelas IX SMPN 01 Empanang

Sekretaris Kecamatan Empanang bapak Akuarius Medang, S.Pd dan Kasi Kesra Sema Yasinta, Amd.Kep menghadiri Undangan pelepasan siswa/siswi SMPN 01 Empanang. Kegiatan dilaksanakan

Sosialisasi dan Pelatihan KARHUTLABUN

Camat Empanang Menghadiri Undangan dari PT.Buana Tunas Sejahtera, PT Sentrakarya Manunggal, PT Mandala Intan Jaya mengadakan Sosialisasi dan Pelatihan KARHUTLABUN. Dalam rangka

info.kapuashulukab.go.id | develop by Diskominfotik Kapuas Hulu | © 2019  | Privacy Policy